meliputi gerakan “No Buy Challenge” di mana masyarakat menunda pembelian barang non-esensial, kebijakan PPN naik untuk barang mewah, dan adanya tantangan untuk kelas menengah seperti kenaikan biaya hidup akibat kebijakan pemerintah. 

Trend dan Kebijakan yang Viral

• “No Buy Challenge”: Gerakan yang populer di media sosial di mana orang-orang berjanji untuk tidak membeli barang-barang non-esensial (seperti pakaian, kopi, atau parfum) sepanjang tahun 2025 untuk meningkatkan kesadaran finansial dan mengubah pola pikir konsumtif.
• Kenaikan PPN Barang Mewah: Kebijakan PPN 12% diterapkan untuk barang-barang mewah seperti kendaraan, hunian, pesawat jet, dan kapal pesiar, bukan untuk semua barang seperti yang sempat dikhawatirkan.
• Tantangan Kelas Menengah: Kelas menengah menghadapi tekanan akibat biaya hidup yang meningkat, termasuk kenaikan iuran BPJS, tarif transportasi, dan potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
• Penyaluran Dana Pemerintah ke Bank: Pemerintah menyalurkan dana Rp200 triliun ke lima bank milik negara untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong sektor ekonomi riil, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan pada September 2025. 

Pertumbuhan Ekonomi

• Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional 2025 akan berada di atas titik tengah kisaran proyeksi, yaitu 4,6% hingga 5,4%.
• Pertumbuhan Ekonomi Global: Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2% pada 2025, didorong oleh stimulus fiskal, tarif perdagangan yang lebih ringan, dan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI). 

Tantangan

• Ketidakpastian Ekonomi: Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dapat memengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri.
• Ketimpangan Ekonomi: Ketimpangan kekayaan masih menjadi isu yang meresahkan, di mana kekayaan segelintir kelompok terkonsentrasi di tangan elite. 

MENTRI KEUANGAN INDONESIA TAHUN KE TAHUN

1.Soenarjo Kolopaking

1945 – 1945

Kabinet Sjahrir I
14 November 1945 s.d. 5 Desember 1945
 

2. Samsi Sastrawidagda

1945 – 1945

2 September 1945 s.d. 26 September 1945
 

3. Raden Mas Pandji Soerachman Tjokrodisoerjo

1945 – 1946

– Kabinet Sjahrir I
14 November 1945 s.d. 12 Maret 1946
– Kabinet Sjahrir II

4. Alexander Andries Maramis (A.A. Maramis)

1945 – 1949

5. Sjafruddin Prawiranegara

1946 – 1951

· Kabinet Sjahrir III
2 Oktober 1946 s.d. 3 Juli 1947
· Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)
20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950
· Kabinet Natsir
6 September 1950 s.d. 20 Maret 1951
 

6. Lukman Hakim

1948 – 1950

Kabinet Halim (21 Januari 1950 s.d. 6 September 1950)
 

Kabinet Darurat (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia/PDRI) (19 Desember 1948 s.d. 13 Juli 1949)

Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 s.d. 14 Desember 1949)

Kabinet Susanto (20 Desember 1949 s.d. 21 Januari 1950)

7. Jusuf Wibisono

1951 – 1957

• Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951 s.d. 3 April 1952)
• Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 s.d. 9 April 1957)

8. Soemitro Djojohadikusumo

1952 – 1956

· Kabinet Wilopo – Prawoto
3 April 1952 s.d. 30 Juli 1953
· Kabinet Burhanuddin Haraha

9. Ong Eng Die (Wang Yong Li)

1953 – 1955

Kabinet Ali Sastroamidjojo I
27 April 1951 s.d. 3 April 1952

10. Soetikno Slamet

1957 – 1959

11. Djuanda Kartawidjaja

1959 – 1960

12. RM. Notohamiprodjo

1960 – 1963

13. Sumarno

1963 – 1966

14. Franciscus Xaverius Seda (Frans Seda)

1966 – 1968

15. Ali Wardhana

1968 – 1983

16. Radius Prawiro

1983 – 1988

17Johannes Baptista Sumarlin (JB Sumarlin)

1988 – 1993

18. Mar’ie Muhammad

1993 – 1998

18. Fuad Bawazier

1998 – 1998

19. Bambang Subianto

1998 – 1999

20. Bambang Sudibyo

1999 – 2000

21. Prijadi Praptosuhardjo

2000 – 2001

22. Rizal Ramli

2001 – 2001

Lahir di Padang pada tanggal 10 DesBandung pada tahun 1978. Selain itu dia juga pemimpin Gerakan Mahasiswa pada tahun 1977/1978 dan pernah dipenjara militer selama 5 bulan di penjara Sukamiskin Bandung. Meraih gelar Master of Art pada tahun 1982 dari Sophia University, Tokyo Jepang  kemudian melanjutkan studi S3 nya di Boston University Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar doktor Ekonomi pada tahun 1990.
Karir di pemerintahan dimulai saat Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) pada April 2000. Prestasinya sebagai Kepala Bulog adalah berhasil melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi biaya yang signifikan serta menghasilkan surplus cukup besar. Pada Agustus 2000, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang perekonomian untuk menggantikan Kwik Kian Gie. Pada masa jabatannya, ia mengeluarkan Kebijakan yang dinamakan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.
Pada 12 Juni 2001, Presiden Abdurrahman Wahid melantiknya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Prijadi Praptosuhardjo. Sebagai Menkeu, ia mewakili pemerintah ketika melakukan revis
 

23. Boediono

2001 – 2004

24. Jusuf Anwar

2004 – 2005

25. Sri Mulyani Indrawati

2005 – 2010

26. Agus DW Martowardojo

2010 – 2013

27. Muhamad Chatib Basri

2013 – 2014

28. Bambang P.S. Brodjonegoro

2014 – 2016

29. Sri Mulyani Indrawati

2016 – 2025

30. Purbaya Yudhi Sadewa

2025 – Sekarang

Ekonomi Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen, Menkeu Purbaya: APBN Dikelola Efektif untuk Jaga Daya Beli

Kamis

 06 November 2025

 14.24

Jakarta, 6/11/2025 Kemenkeu – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 berada pada level 5,04 persen (year on year/yoy) didukung permintaan domestik dan kinerja ekspor yang kuat, investasi yang resilien, serta optimalisasi belanja pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi tersebut menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif, diperkuat koordinasi erat dengan otoritas moneter dan sektor keuangan. ⚡

• “APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kinerja dunia usaha agar lebih berdaya saing terutama di tingkat global. Dukungan fiskal juga diberikan melalui penempatan Rp200 triliun kas negara secara prudent untuk memastikan likuiditas ekonomi memadai, termasuk dukungan nonfiskal untuk debottlenecking demi realisasi investasi lebih tinggi secara berkelanjutan,” kata Menkeu dalam keterengan resminya, Kamis (6/11).
• Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang. Jumlah pengangguran turun 4 ribu orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024 sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen di Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025. 
• Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89 persen (yoy), seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen dengan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing tumbuh 19,3 persen dan 9,0 persen merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli melalui percepatan dan optimalisasi belanja.
• Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy) didukung keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional serta komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung ekspansi usaha. 
• Dari sisi perdagangan, ekspor barang dan jasa riil tumbuh signifikan 9,91 persen (yoy), menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan. Penguatan aktivitas industri domestik, peningkatan permintaan negara mitra dagang utama, dan kuatnya daya saing produk ekspor Indonesia menjadi faktor pendorong. Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan tumbuh solid di topang permintaan yang kuat. Impresifnya kinerja ini khususnya didorong oleh subsektor strategis berbasis hilirsasi.

Upaya menjaga daya beli dan mendukung kinerja dunia usaha dilakukan dengan optimalisasi belanja melalui program stimulus Rp34,2 triliun dan 8 program akselerasi senilai Rp15,7 triliun di triwulan IV 2025. Investasi dan ekspor bernilai tambah tinggi diperkuat melalui peran Danantara dalam mengungkit kontribusi swasta, serta debottlenecking dengan dibentuknya Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Dengan perkembangan data terkini, ditambah upaya optimalisasi peran fiskal sebagai enabler aktivitas ekonomi dan kebijakan nonfiskal untuk iklim usaha lebih baik, pemerintah optimis ekonomi untuk keseluruhan tahun 2025 akan mencapai target 5,2 persen.

“Ke depan, pemerintah terus mendorong agar mesin pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat. Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi yang sehat akan terus disinergikan untuk menciptakan pertumbuhan tinggi. Tidak hanya tinggi, namun juga stabil dan dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” kata Menkeu. (dep/al)

NO BUY CHALLENGE N\BERTUJUAN UNTUK :

• Meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran akan kebiasaan belanja di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda (Gen Z dan Milenial).
• Mempromosikan gaya hidup minimalis dan konsumsi yang lebih bijak.
• Membangun komunitas daring untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman selama tantangan berlangsung. 

KEBIJAKAN STRATEGIS PURBAYA YUDHI SADEWA Mulai dari rencana redenominasi rupiah, perluasan obyek barang kena cukai (BKC) baru, hingga pemberian insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menekan angka stunting. Langkah pertama yang kini tengah disiapkan adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). Targetnya, beleid ini rampung pada 2027.